Kisaran, — Eskalasi konflik agraria dan penggusuran lahan yang terjadi di berbagai daerah, termasuk Luwu Timur, memantik reaksi keras. Ketua Lembaga Adat Pasukan Adat To Manurung sekaligus Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) LIRA, Ryan Latief La Kaseng, menyoroti motif di balik proyek-proyek berskala besar yang kian menggeser hak masyarakat lokal.
Ryan menilai label pembangunan saat ini kerap disalahgunakan untuk melanggengkan dominasi kelompok tertentu di atas penderitaan warga adat.
“Topeng oligarki saat ini adalah PSN (Proyek Strategis Nasional). Status ini kerap digunakan sebagai dalih dan instrumen untuk menggusur kepentingan masyarakat pribumi serta mengambil alih hak-hak mereka di atas tanahnya sendiri,” tegas Ryan Latief dalam keterangan resminya, Jumat (31/7/2026).
Tolak Ekspansi Tambang, Dorong Kedaulatan Pangan
Menyoroti masa depan Luwu Timur, Ryan secara tegas menolak perluasan industri ekstraktif di wilayah tersebut. Menurutnya, Luwu Timur sudah memberi porsi yang sangat besar bagi sektor pertambangan, sehingga pemerintah daerah mestinya mengalihkan fokus ke sektor yang lebih berkelanjutan.
Ia menekankan bahwa potensi di atas permukaan tanah—seperti pertanian dan perikanan—merupakan jaminan masa depan yang sesungguhnya bagi warga lokal.
“Saya akan jauh lebih senang dan bangga jika Luwu Timur dijadikan kawasan pertanian, peternakan, serta perikanan yang tangguh. Cukup sudah pertambangan, sudah ada PT Vale di sana. Jangan lagi ada alih fungsi lahan yang mengorbankan ruang hidup masyarakat,” ujarnya.
Warning Krisis Pangan Global
Lebih lanjut, Ryan mengingatkan pemerintah pusat maupun daerah terkait ancaman krisis pangan global yang kian nyata. Alih-alih mengeksploitasi sumber daya mineral yang merusak lingkungan, pemerintah mendesak pemangku kebijakan untuk memprioritaskan ketahanan pangan nasional.
“Dunia akan segera mengalami krisis pangan yang masif. Pada saat itu tiba, kebutuhan pangan akan menjadi jauh lebih mahal dan berharga dibandingkan kebutuhan lainnya,” pungkas Ryan.
Pernyataan ini sekaligus menjadi peringatan bagi pemangku kebijakan agar mengevaluasi arah pembangunan di Luwu Timur. Pendekatan investasi yang mengandalkan tameng PSN dinilai tidak relevan jika harus mengorbankan hak atas tanah warga dan mengancam ketahanan pangan masa depan.(*)
