Oleh: Abdul Watif Waris
(Pemerhati Sosial Politik Masyarakat Mandar)
BOLA PAW WAGUB MEMASUKI ARENA FINAL
Masa sanggah berjalan hari ini. Namun keputusan sesungguhnya sedang ditentukan di ruang-ruang yang tak tertulis di jadwal resmi.
Jumat kemarin, 13 November 2026, Panitia Pemilihan (Panlih) DPRD Sulbar resmi mengumumkan hasil verifikasi: Syamsul Samad dan Fatmawati Salim dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan faktual sebagai bakal calon Wakil Gubernur PAW.
Kini proses memasuki masa sanggah yang berlangsung hingga Senin, 16 November 2026. Penetapan calon tetap dijadwalkan Rabu, 18 November 2026, dan pemilihan dalam Rapat Paripurna tinggal beberapa hari lagi pada 20 November 2026.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN:
Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU No. 10 Tahun 2016: begitu ditetapkan sebagai calon, kursinya di DPRD otomatis kosong — menang atau kalah, ia sudah bukan anggota dewan lagi. Surat tertulis adalah bukti prosedural, namun status keanggotaan gugur langsung saat penetapan dilakukan. Artinya: jika Syamsul Samad tidak terpilih nanti, maka sejak ditetapkan sebagai calon, dirinya sudah pulang tanpa kursi — sekurangnya hingga Pemilu berikutnya.
Dari 44 suara yang akan menentukan hasil akhir, jika dikurangi suara pengusung yang sudah cenderung — 7 suara Demokrat ditambah 1 suara PKS untuk Syamsul Samad, dan 5 suara NasDem untuk Fatmawati Salim — maka lebih dari 30 suara sisanya yang belum berpihak inilah yang kini menjadi medan lobi-lobi politik yang semakin intensif. Arah dukungan ibarat bandul jam yang bergoyang-goyang, sesuatu yang biasanya diam memadat justru bergerak tak menentu di masa-masa menjelang peluit akhir.
Di balik dua nama yang telah dinyatakan lulus verifikasi, ada pertanyaan yang lebih dalam: apakah yang diperdebatkan adalah kelayakan calon, atau kepentingan lain yang belum terucap — yang justru terasa lebih nyata daripada pernyataan tidak cawe-cawe yang disampaikan Gubernur Suhardi Duka sejak awal proses?
DUA TOPI, DAN SATU SONGKOK YANG BERTAKHTA DI TANDUK RUSA
Gubernur Suhardi Duka berada dalam situasi yang dikenal secara akademis sebagai Dual Mandate (Dwi Mandat) — memegang dua mandat sekaligus. Sebagai Gubernur Sulawesi Barat, beliau wajib menjaga netralitas. Namun di saat yang sama, sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sulbar, beliau juga memiliki kepentingan partai yang harus dijalankan. Kondisi ini memunculkan potensi Conflict of Interest (Konflik Kepentingan) yang nyata: di satu sisi beliau berkata tidak akan cawe-cawe, di sisi lain semua pihak menyadari bahwa arah dukungan yang diberikan — atau sekadar dibiarkan — oleh beliau memiliki bobot yang jauh lebih berat daripada sekadar pernyataan sikap resmi.
Bagai mahkota di atas singgasana, songkok itu bertakhta megah pada tanduk rusa. Kehormatan peci hitam itu terpancar sempurna saat bersanding dengan wibawa ranggah yang menjulang. Di dinding ruang tengah, lekuk tanduk rusa mengunci keanggunan songkok dalam balutan kemewahan klasik — namun justru di tempat yang seharusnya kosong, ada sesuatu yang terlihat namun tak pernah diakui secara terbuka.
Makan malam di Rumah Jabatan Bupati Majene, Rabu 11 November lalu. Siapa hadir, apa yang dibicarakan, belum ada yang tahu pasti. Tapi satu hal terlihat jelas: peci di tanduk rusa itu belum dipakai — belum diletakkan di atas kepala secara terbuka.
Di balik dua topi yang terlihat jelas, ada peran ketiga yang jarang diakui secara terbuka: peran beliau sebagai kepala klan politik. Kita semua tahu peta politik keluarga ini:
- Sutinah Suhardi — Bupati Mamuju
- Suraedah Suhardi — Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat
- Sulfikar Suhardi — Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Dapil Sulbar
Tiga anak di tiga posisi strategis. Kekuasaan bukanlah dosa. Namun ketika kekuasaan terpusat pada satu lingkaran kecil, kewaspadaan publik adalah hak yang sah. Peta kekuasaan politik di Sulawesi Barat memang dikenal berpusat pada dua atau tiga klan besar, dan salah satunya yang paling menonjol adalah klan Suhardi. Kehadiran tiga anak beliau di posisi-posisi strategis bukan hal yang kebetulan semata, dan pilihan Wakil Gubernur yang tepat sasaran dapat berfungsi sebagai Incumbency Advantage (Keunggulan Petahana) — untuk menjaga dan memperkuat posisi-posisi tersebut di masa mendatang.
Maka pertanyaan sederhana namun tajam terlintas di benak publik: jika benar-benar tidak cawe-cawe, mengapa terasa begitu penting untuk memastikan siapa yang terpilih? Siapa di antara dua calon ini yang akan membuat posisi ketiga anak itu tetap aman, dan siapa yang justru akan tetap mengutamakan kepentingan rakyat?
Meskipun pernyataan tidak cawe-cawe telah disampaikan, agenda tersembunyi tetap terasa. Pengaruh bayangan masih membayangi proses ini. Songkok itu mungkin masih tergantung di tanduk rusa, namun semua orang tahu — ia ada di sana, menunggu saat yang tepat untuk dipakai.
DUA CALON, DUA HARAPAN, DUA PERTANYAAN
Syamsul Samad — Kader yang Mandiri
Syamsul Samad dikenal sebagai “Kader Utama” Partai Demokrat di Sulawesi Barat — pengakuan langsung dari DPP Partai Demokrat untuk seorang kader yang murni, senior, dan terbukti tidak pernah sekalipun berpindah partai. Kesetiaan seperti ini adalah aset yang sangat berharga.
Jika beliau terpilih, maka untuk pertama kalinya Sulawesi Barat akan memiliki Gubernur dan Wakil Gubernur dari partai yang sama — Demokrat — yang hanya memiliki 8 kursi di DPRD. Komposisi ini memunculkan pertanyaan: apakah pemerintahan akan semakin solid atau justru berisiko terisolasi di tengah dewan yang majemuk?
Namun ada taruhan besar yang dipertaruhkan: begitu ditetapkan sebagai calon, maka kursinya di DPRD otomatis kosong. Artinya, jika nanti tidak terpilih, maka pulang tanpa kursi — bukan Wagub, bukan pula anggota DPRD. Sebuah taruhan yang berisiko besar di masa-masa penentu ini.
Tentu, kesiapan adalah modal. Tapi kesiapan tidak berarti harus terburu-buru.
Terlebih lagi, sebagai kader utama yang dikirim langsung oleh pusat, beliau tidak berutang jabatan kepada siapa pun di daerah — artinya beliau memiliki kekuatan politik mandiri yang tidak mudah dikendalikan. Ini adalah kekuatan sekaligus pertanyaan: apakah kemandiriannya akan menjadi penyeimbang yang sehat, atau justru karena tidak mudah diatur maka dianggap perlu ada yang cawe-cawe untuk memastikan arahnya?
Fatmawati Salim — Warisan Kepercayaan Rakyat
Fatmawati Salim adalah istri mendiang Salim Mengga, figur yang dikenal luas sebagai pendulang suara luar biasa di seluruh enam kabupaten se-Sulbar, terutama di Polewali Mandar. Dukungan luas yang dipimpin almarhum terbukti menjadi faktor penentu kemenangan pasangan Suhardi Duka–Salim Mengga pada Pilgub lalu — tanpa peran beliau, kemenangan tersebut belum tentu tercapai. Dukungan yang kini diteruskan oleh Fatmawati tumbuh dari simpati rakyat yang mendalam — bukan sekadar instruksi partai.
Dukungan rakyat adalah kekuatan. Namun dukungan rakyat seharusnya tak hanya dijadikan alat untuk menjaga kekuasaan yang ada.
Namun kehadirannya juga memunculkan pertanyaan: apakah kekuatan elektoral ini akan dimanfaatkan untuk memperluas pelayanan kepada masyarakat, atau justru karena dianggap lebih mudah bekerjasama maka dianggap lebih aman — sehingga sikap tidak cawe-cawe itu bisa dipertahankan sambil tetap memastikan hasil yang diharapkan tercapai?
SONGKOK DI TANDUK RUSA, DAN PILIHAN DI TANGAN RAKYAT
Hari ini, Sabtu 14 November 2026, kita berada di tengah masa sanggah. Beberapa hari ke depan menuju penetapan calon tetap pada 18 November dan pemilihan 20 November, setiap suara yang bergerak menjadi penentu. Proses pemilihan ini bukan sekadar memilih pendamping Gubernur. Ini adalah momen di mana publik berhak bertanya: apakah yang akan dipilih adalah figur terbaik untuk rakyat Sulawesi Barat, atau figur yang paling aman bagi keberlangsungan jaringan kekuasaan yang sudah ada — meskipun dengan alasan resmi: tidak ada yang cawe-cawe?
Setiap langkah harus terjaga integritasnya. Termasuk pertemuan-pertemuan yang terjadi di antara tahapan ini — yang wajar-wajar saja, namun tetap menjadi bagian dari peta yang kita perhatikan bersama.
Proses ini bukan tentang siapa menang dan siapa kalah. Ini tentang apakah kita menghormati prosedur, atau membiarkan kehendak satu tangan menentukan arah.
Konflik kepentingan, agenda tersembunyi, dan keunggulan petahana adalah realitas politik yang selalu ada. Namun songkok yang tergantung di tanduk rusa itulah yang paling menantang integritas proses ini — terlihat megah dan berwibawa di sana, belum dipakai, namun semua tahu ia diletakkan di sana dengan maksud tertentu. Yang terpenting adalah bagaimana 44 anggota DPRD menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya.
Karena pada 20 November nanti, yang dipilih bukan sekadar nama di kertas suara. Yang dipilih adalah arah — apakah untuk rakyat, atau untuk menjaga songkok tetap di tempatnya.
Tawe’ mating Iyyanasanna!
Pambusuang, 14 November 2026
