Oleh: Abdul Watif Waris
Penulis Wanti DPD Golkar Sulbar
Pambusuang, 21 Oktober 2026
📌 PENDIDIKAN POLITIK DAN WAWASAN KEBANGSAAN — APA URGENSI NYA?
Sebelum masuk lebih jauh, izinkan saya menegaskan hal mendasar ini:
Pendidikan Politik bukan sekadar pengetahuan tentang lembaga negara dan prosedur ketatanegaraan. Pendidikan politik diarahkan bukan sebagai politik praktis yang mengejar kekuasaan semata, melainkan sebagai jalan menumbuhkan jiwa negarawan — orang yang memahami bahwa politik adalah sarana pengabdian, bukan alat keuntungan pribadi. Tanpa pendidikan politik yang sehat, demokrasi hanya menjadi panggung kepentingan sesaat.
Bagi kami kader Golkar, arah ini tertulis jelas dalam Ikrar Panca Bakti, Doktrin, dan Paradigma Baru Partai Golkar. Kami berikrar mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, setia kepada Pancasila dan UUD 1945, serta menjaga keutuhan NKRI. Namun izinkan saya menyampaikan dengan jujur — ikrar paling mudah diucapkan saat pelantikan, namun paling sulit dijalankan saat kepentingan teruji.
Jika Panca Bakti adalah cermin kebenaran, maka cermin itu harus terlebih dahulu menghadap ke diri kita sendiri — termasuk diri saya, rekan-rekan partai lain, Pemprov Sulbar, dan DPRD Sulbar. Karena kritik paling tulus dimulai dari rumah sendiri sebelum mengetuk pintu rumah tetangga.
Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah “kompas” yang mencegah kita terpecah di tengah keberagaman.
Urgensinya: Keduanya adalah fondasi yang tak terpisahkan — pendidikan politik membentuk cara kita bernegara dengan jiwa yang luhur, wawasan kebangsaan memastikan kita tahu untuk apa kita bernegara. Jika rakyat hanya tahu memilih tetapi tidak paham tujuan bernegara, demokrasi akan berjalan tanpa arah. Jika kita mencintai negaranya tetapi tidak memahami aturannya, persatuan bisa tergelincir ke arah fanatisme yang sempit. Itulah sebabnya sosialisasi 4 Pilar bukan sekadar kegiatan seremonial — ia adalah upaya menjaga arah bangsa.
Kegiatan Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan yang diselenggarakan DPD Partai Golkar Sulbar ini berlangsung di Water Park Hotel Maleo, Mamuju, sebagai rangkaian peringatan HUT Golkar ke-62. Hadir sebagai pembicara tunggal Bapak Muh. Darwis Damir, SE, MM — Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (Kesbangpol Sulbar) — yang memaparkan materi 4 Pilar Kebangsaan.
Turut hadir jajaran pengurus DPD Golkar Sulbar: H. Syamsul Mahmud (Bupati Polewali Mandar — Ketua), H. Usman Suhuria (Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulbar — Sekretaris), Hj. Amalia Aras (Ketua DPRD Sulbar — Bendahara), Senator H. Jupri Mahmud (Anggota DPD RI Dapil Sulbar, sekaligus Ketua Kosgoro Sulbar), fungsionaris Golkar Sulbar, serta perwakilan anak-anak panti asuhan yang turut hadir diatara ratusan hadirin menyemarakkan kegiatan ini.
Kehadiran mereka menjadi pengingat bahwa politik dan kebangsaan bukan hanya urusan kita yang duduk di kursi rapat — tetapi juga masa depan mereka yang kelak akan mewarisi Sulbar ini.
Saya sendiri hadir dalam kapasitas Sekretaris Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Sulbar, dan diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan sebagai penanggap tunggal. Kesempatan ini saya sambut dengan terbuka, sejalan dengan sejumlah gagasan dan opini yang telah saya tuliskan dan terbit di berbagai media, yang menyahuti dinamika politik dan hukum yang sedang berlangsung di Sulawesi Barat — khususnya yang berkaitan dengan proses PAW Wagub Sulbar.
Dalam tanggapan itu saya sampaikan secara terbuka: pada hakikatnya, 4 Pilar Kebangsaan senafas dengan semangat Penataran P4 di masa Orde Baru — yaitu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai dasar negara. Perbedaannya hanyalah pendekatan yang lebih terbuka dan dialogis. Namun inter alia — di antara banyak hal yang perlu disampaikan, dan ini yang terpenting — jujur saja, saya tak bisa menutup apa yang terlihat jelas di depan mata kita.
🗣️ KEPADA REKAN-REKAN FRAKSI GOLKAR DPRD SULBAR: ANDA GARDA TERDEPAN
Izinkan saya menyampaikan secara khusus kepada rekan-rekan kader, teristimewa Fraksi Partai Golkar di DPRD Sulbar: Andalah garda terdepan yang kita harapkan mampu mengambil inisiatif merumuskan konsep dan metodologi sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan yang disesuaikan dengan kondisi sosiologis masyarakat Sulbar. Bukan menyalin dari buku teks yang jauh dari kenyataan kita, melainkan menyusun sesuatu yang benar-benar bersentuhan dengan jiwa orang Mandar.
Dan izinkan saya menyampaikan ini dengan terus terang — terkait penggunaan hak Anggaran dan Pendapatan Daerah, termasuk hak “Pokir”:
Apakah hak anggaran ini lebih layak dialokasikan untuk membangun karakter bangsa yang kokoh, atau sekadar disusun menjadi daftar program fisik yang terlihat megah di laporan, namun dalam praktiknya terasa seperti “daftar belanja” yang bernuansa imbalan dan fee?
Rakyat mulai membedakan:
- ✅ Program yang membentuk akhlak dan kebersamaan — nilainya abadi
- ❌ Program fisik yang diukur dari seberapa besar proyek dan seberapa banyak yang “terima” — kenangannya lenyap saat bangunan mulai usang
Jika Fraksi Golkar memimpin perubahan ini — mengarahkan anggaran lebih banyak ke pendidikan karakter — maka Pemprov Sulbar pasti akan mengikutinya. Sebab arah kebijakan yang benar dimulai dari DPRD yang berani menetapkan prioritas yang benar.
Sedikit satire yang perlu kita renungkan bersama:
“Kita selalu berkata rakyat butuh pembangunan. Tapi pembangunan gedung tanpa membangun jiwa penghuninya — pada akhirnya hanya menghasilkan bangunan yang berdiri sendiri, tanpa masyarakat yang mampu menjaganya.”
🗣️ MENGAPA PROSES MASIH BERLARI DI TEMPAT?
Saat ini, proses PAW Wagub Sulbar masih “mandek” belasan hari di meja Koalisi “Sulbar Maju dan Sejahtera”. Ketujuh partai telah menyepakati dua nama: Fatmawati Salim dan Samsul Mahmud. Namun sampai hari ini, belum ada langkah pasti ke depan.
Sambil menoleh ke arah anak-anak panti asuhan yang hadir bersama kami hari ini, saya teringat: mereka tidak membutuhkan pidato yang indah. Mereka butuh kita yang jujur. Di depan mereka kita berikrar tentang masa depan yang lebih baik — tetapi di ruang tertutup, keputusan yang menyangkut masa depan daerah mereka saja masih tertunda.
Rakyat bertanya: di mana ikrar “mengutamakan kepentingan bangsa” ketika keputusan sederhana saja masih tertahan di meja rapat? Apakah musyawarah mufakat hanya ada di naskah pidato, sementara di ruang tertutup yang berjalan adalah hitung-hitungan yang tak terucap? Jika Panca Bakti, doktrin partai, dan 4 Pilar hanya dihafal tetapi tidak dijalankan, maka jangan heran jika kelak anak-anak itu tidak lagi percaya pada janji para pemimpin.
😏 HUT SULBAR: SIAPA YANG BENAR, SIAPA YANG SALAH? — SEBUAH CONTOH NYATA
Ambil satu peristiwa yang masih hangat dalam ingatan kita semua: Peringatan HUT ke-22 Sulawesi Barat di Pantai Manakarra, 22 September 2026.
Peristiwa ini adalah contoh paling nyata bagaimana aturan yang dibuat bersama bisa kehilangan kekuatannya saat kepentingan berbeda. Ada Perda yang mengatur tata cara peringatan hari jadi daerah, yang menyatakan bahwa penetapan peringatan HUT Provinsi harus melalui mekanisme Rapat Paripurna DPRD. Namun pada pelaksanaannya:
- ✅ Pemprov Sulbar menyelenggarakan acara tersebut tanpa Rapat Paripurna — dan menganggapnya sah dilaksanakan demi kebersamaan dan perayaan bersama rakyat.
- ✅ Sebagian Anggota DPRD Sulbar hadir — berpendapat bahwa substansi perayaan lebih penting daripada prosedur, dan kebersamaan rakyat tidak boleh terhalang urusan teknis rapat.
- ✅ Partai Golkar dan Partai NasDem memilih tidak hadir — berpendapat bahwa pelaksanaan belum sesuai mekanisme yang diatur dalam Perda yang telah disepakati bersama.
Yang paling membingungkan dari semua ini: Perda itu sendiri dibuat, dibahas, dan disepakati bersama oleh Pemprov dan DPRD. Tidak ada pihak luar yang menyusulkannya. Semua pihak sama-sama memegang pena saat dokumen itu ditandatangani.
Lalu muncul pertanyaan sederhana namun penting: jika aturan yang kita buat sendiri bisa ditafsirkan berbeda tergantung siapa yang melaksanakannya hari itu, lalu apa gunanya aturan itu dibuat? Apakah aturan itu mengikat kita semua, atau hanya mengikat pihak yang sedang tidak berkuasa?
Inilah salah satu contoh nyata di mana pengamalan sila keempat — kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan — seakan terjebak di antara dua penafsiran yang sama-sama merasa benar.
Padahal, tujuan musyawarah bukan untuk mencari siapa yang paling berkuasa, tetapi mencari kebenaran yang disepakati bersama. Jika setiap pihak menafsirkan aturan sesuai posisinya sendiri, maka yang runtuh bukan sekadar satu peristiwa — melainkan kepercayaan rakyat terhadap hukum itu sendiri.
💡 Tujuh Jalan Agar 4 Pilar Tidak Sekadar Seremonial
Jika kita benar-benar ingin nilai kebangsaan — dan nilai yang kami ikrarkan dalam Panca Bakti — berakar di tanah Mandar, bukan sekadar di ruang ber-AC, mari kita lakukan tujuh hal ini:
- Turun ke akar rumput — Jangan hanya di gedung pertemuan — Bawa pesan ini ke desa, ke pasar, ke sekolah kecil di pedalaman. Termasuk ke tempat anak-anak yang kurang beruntung. Mereka adalah warga negara yang sama haknya dengan kita. Rakyat tidak butuh pidato yang indah; rakyat butuh pemimpin yang hadir dan mendengar. Paradigma Baru bukan slogan, itu sikap.
- Bahasa yang menyentuh hati — Bukan bahasa istana — Berbicara dengan bahasa yang dipahami rakyat biasa. Untuk anak muda, gunakan media sosial dengan konten yang jujur dan relevan. Jangan biarkan nilai luhur kita kalah menarik dibanding berita sesaat.
- Tanamkan sejak dini — Bukan sekadar hafalan — Jadikan nilai kebangsaan sebagai pembiasaan, bukan pelajaran sesaat saat ada kegiatan saja. Anak-anak panti asuhan yang hadir hari ini belajar bukan dari apa yang kita ajarkan, tetapi dari apa yang mereka lihat dari sikap kita. Jika kita mengajarkan keadilan tetapi sendiri tidak konsisten, maka kita telah gagal mendidik mereka.
- Pemimpin Harus Jadi CONTOH — Ini Kunci Utama, dan yang paling sulit dilakukan — Sosialisasi paling ampuh bukan pidato yang indah, melainkan pemimpin yang taat aturan — terutama saat itu merugikan dirinya sendiri.
Panca Bakti tak akan berarti apa-apa jika:
✅ Berikrar setia pada konstitusi, tetapi menafsirkan Perda sesuai kebutuhan
✅ Berjanji mengutamakan kepentingan bangsa, tetapi menunda kepentingan rakyat demi kesepakatan kelompok
✅ Mengajarkan Bhinneka Tunggal Ika, tetapi terbelah saat aturan harus ditegakkan
Pemprov Sulbar, DPRD Sulbar, dan seluruh partai politik — mari kita renungkan di hadapan anak-anak yang hadir hari ini: apakah aturan itu untuk diikuti semua pihak, atau hanya untuk pihak yang tidak berkuasa?
- Terapkan di masalah nyata — Bukan hanya di atas kertas — Tunjukkan bagaimana nilai kebangsaan menyelesaikan masalah rakyat sehari-hari. Jangan jadikan 4 Pilar sekadar materi pelengkap acara seremonial. Anak-anak panti asuhan tidak butuh teori — mereka butuh kita yang memperjuangkan masa depan mereka.
- Ajak semua elemen — Termasuk yang berbeda pendapat — Persatuan sejati diuji saat kita berbeda pandangan, bukan saat semua orang sependapat. Jika doktrin partai kita benar, ia cukup kuat untuk mendengar pendapat yang berbeda tanpa merasa terancam.
- Konsisten dalam langkah — Bukan hanya saat acara besar — Pesan kebangsaan harus terlihat dalam keputusan kecil sehari-hari, bukan hanya saat peringatan hari besar atau saat kampanye tiba.
🔚 PENUTUP: INTER ALIA
Inter alia — di antara hal-hal lain yang paling penting untuk disampaikan:
Panca Bakti, Doktrin, dan Paradigma Baru — semuanya mulia. Namun ia bukan tameng kehormatan, melainkan cermin kebenaran. Ia tidak hanya untuk diucapkan, tetapi juga untuk memeriksa diri: apakah hari ini kita berjalan sesuai ikrar, atau ikrar yang kita sesuaikan dengan langkah kita?
4 Pilar tidak akan pernah tegak jika tiang-tiangnya sendiri yang membuatnya miring. Dan anggaran rakyat tidak akan pernah dihormati jika yang disusun hanyalah daftar fisik yang menghitung keuntungan sesaat, melupakan pembangunan jiwa yang bertahan selamanya.
Kepada Bapak Kepala Kesbangpol, para fungsionaris Golkar Sulbar, Fraksi Golkar DPRD Sulbar, Pemprov Sulbar, dan teristimewa anak-anak panti asuhan yang hadir — Sulbar Maju dan Sejahtera tidak akan lahir dari ikrar yang dilantunkan dengan tegas tetapi dilupakan saat pintu rapat tertutup. Ia lahir dari langkah kecil yang jujur: menepati janji, menghormati aturan yang dibuat bersama, dan mengutamakan rakyat di atas kepentingan kelompok — semua pihak, tanpa kecuali.
Tawe’ mating Iyyanasanna.
