Kisaran, – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lindungi Rakyat Indonesia (LIRA) Pasukan Adat To Manurung mengajukan permohonan kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan untuk mengganti penyidik Polres Luwu Timur yang menangani perkara berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/115/VII/2026/SPKT/POLRES LUWU TIMUR/POLDA SULSEL.
Permohonan tersebut disampaikan melalui surat bernomor 0020/LBH-LIRA/TM/XI/2026 tertanggal 19 November 2026, yang ditandatangani Ketua Umum LBH LIRA To Manurung, Ryan Latief, S.T., S.H.
Dalam surat tersebut, LBH LIRA To Manurung menyampaikan sejumlah hal yang dinilai perlu mendapatkan perhatian dan evaluasi dari pimpinan kepolisian, khususnya terkait proses penanganan perkara yang sedang berjalan. Pihaknya juga meminta agar dilakukan pemeriksaan terhadap dugaan ketidaksesuaian prosedur dalam proses penyelidikan dan penyidikan.
Selain menyampaikan permohonan kepada Kapolda Sulsel, LBH LIRA To Manurung mengungkapkan telah melaporkan penyidik terkait kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Laporan tersebut dimaksudkan agar hal-hal yang menjadi keberatan pihak lembaga dapat diperiksa melalui mekanisme pengawasan internal kepolisian.
Ketua Umum LBH LIRA To Manurung, Ryan Latief, mengatakan bahwa permohonan evaluasi dan pergantian penyidik tersebut merupakan langkah kelembagaan untuk mendorong proses penegakan hukum yang objektif dan profesional.
“Permohonan ini bukan dimaksudkan untuk mengintervensi kewenangan penyidik maupun institusi kepolisian. Kami hanya berharap seluruh proses penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum, prosedur yang berlaku, serta menjunjung tinggi prinsip objektivitas dan keadilan,” ujar Ryan Latief di Makassar, Kamis, 19 November 2026.
Ia menjelaskan, laporan yang telah disampaikan kepada Propam Polri menjadi salah satu pertimbangan pihaknya untuk meminta adanya evaluasi dan pengawasan lebih lanjut terhadap penanganan perkara tersebut. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan guna menjaga kepercayaan para pihak terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.
Ryan juga menilai pengawasan khusus dari Bidang Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Polda Sulawesi Selatan penting dilakukan untuk memastikan setiap tahapan penyelidikan dan penyidikan berjalan sesuai prosedur.
“Kami berharap Kapolda Sulawesi Selatan dapat memberikan perhatian terhadap permohonan ini, termasuk mempertimbangkan pergantian penyidik dengan personel lain. Tujuannya agar proses penanganan perkara tetap terjaga independensinya dan seluruh pihak yang berkaitan mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum,” katanya.
Melalui surat tersebut, LBH LIRA To Manurung juga meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penanganan perkara, pengawasan khusus oleh Wassidik Polda Sulsel, serta penunjukan penyidik lain apabila dipandang perlu oleh pimpinan kepolisian. Pihaknya turut meminta agar perlindungan terhadap pelapor, saksi, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tetap menjadi perhatian sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sebagai bentuk penyampaian informasi dan pengawasan kelembagaan, surat permohonan tersebut turut ditembuskan kepada Kapolri, Komisi III DPR RI, Kadiv Propam Mabes Polri, Irwasda Polda Sulawesi Selatan, Kabid Propam Polda Sulawesi Selatan, Kabag Wassidik Polda Sulawesi Selatan, serta Kapolres Luwu Timur.
LBH LIRA To Manurung berharap permohonan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Polda Sulawesi Selatan melalui mekanisme pemeriksaan dan pengawasan internal yang berlaku. Pihaknya menegaskan bahwa evaluasi tersebut diharapkan dapat mendukung proses penegakan hukum yang transparan, akuntabel, profesional, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.(*)












