Kisaran, — Siklus politik nasional yang dinilai kian terjebak dalam praktik feodalisme modern memicu keprihatinan mendalam dari berbagai kalangan, termasuk dari para pemangku adat. Tokoh Adat sekaligus Ketua Pasukan Adat Nusantara, Ryan Latief La Kaseng, secara terbuka melayangkan kritik tajam terhadap tatanan demokrasi hari ini yang dinilainya telah melenceng jauh dari esensi negara republik.
Menurut Ryan Latief, Indonesia saat ini tengah menghadapi kontradiksi yang ironis. Di atas kertas, Indonesia bangga menyandang status sebagai negara Republik, namun dalam praktiknya, realitas politik yang dipertontonkan justru jauh lebih feodal daripada era kerajaan masa lalu.
“Kita mengaku republik, tetapi praktiknya melebihi kerajaan absolut. Lingkaran keluarga, dinasti politik, dan restu keturunan kini terang-terangan mencengkeram simpul pemerintahan dari ujung ke ujung. Ini jelas merusak tatanan demokrasi yang sejati serta merusak tatanan bernegara,” ujar Ryan Latief dalam pernyataan tertulisnya.
Solusi Tata Kelola Era Kerajaan Nusantara
Melihat formalitas sistem republik yang berjalan semu dan rentan disalahgunakan oleh oligarki dinasti, Ryan Latief menawarkan reorientasi fundamental. Ia menekankan bahwa siklus sejarah sedang menuntut bangsa ini untuk kembali menengok khitah asal muasalnya, yaitu sistem Nusantara yang ditopang oleh kemandirian daerah.
Solusi terbaik yang ditawarkan oleh Ketua Pasukan Adat Nusantara ini adalah pemberian hak otonomi penuh secara mutlak kepada daerah-daerah, meniru efektivitas tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) di era kerajaan Nusantara terdahulu.
“Kembali ke akar sejarah bukan berarti kita berjalan mundur. Ini adalah langkah strategis untuk menemukan formula terbaik bagi kemakmuran lokal. Ketika setiap wilayah diberikan wewenang mutlak untuk mengelola potensi dan SDM-nya sendiri tanpa interupsi dan intervensi dari dinasti pusat, di situlah keadilan sosial yang menjadi esensi asli NKRI akan benar-benar terwujud,” tegasnya.
Tiga Alasan Utama Kembali ke Akar Sejarah
Lebih lanjut, Ryan Latief memaparkan tiga argumentasi krusial mengapa konsep pembangunan dan tata kelola berbasis akar sejarah dan kearifan lokal (local genius) jauh lebih efektif untuk masa depan bangsa:
- Sejarah sebagai “Laboratorium” yang Teruji
Tradisi dan hukum adat bukan lahir dalam semalam, melainkan akumulasi ratusan tahun adaptasi masyarakat. Ryan mencontohkan sistem irigasi Subak di Bali atau arsitektur rumah panggung rawan gempa. Memaksakan modernisasi yang seragam dan instan justru sering kali memicu krisis baru seperti banjir dan kerusakan lingkungan. - Menghindari Pembangunan “Copy-Paste”
Banyak daerah gagal makmur karena sekadar meniru mentah-mentah model pembangunan luar—seperti memaksakan wilayah agraris atau pesisir menjadi kawasan industri berat. Kembali ke akar sejarah memastikan formula kemakmuran dirancang tepat sasaran dan berkelanjutan sesuai potensi asli daerah. - Kedaulatan Berbasis Identitas
Kemakmuran lokal yang sejati tercipta saat masyarakat menjadi pemilik, bukan penonton di tanah sendiri. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya, kuliner tradisional, hingga hukum adat perlindungan alam menciptakan nilai ekonomi tinggi yang autentik dan tidak dapat ditiru oleh wilayah lain.
Filosofi Anak Panah untuk Masa Depan
Menutup pernyataannya, Ryan Latief memberikan sebuah perumpamaan filosofis yang kuat mengenai gerakan kembali ke akar budaya dan sejarah Nusantara ini.
“Kembali ke akar sejarah itu ibarat menarik anak panah ke belakang. Kita menariknya mundur bukan untuk tetap tinggal di masa lalu, melainkan untuk mengumpulkan daya dorong yang kuat agar anak panah tersebut bisa melesat jauh lebih cepat, kuat, dan tepat menuju masa depan,” pungkasnya.(*)
