Kisaran, — Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga bekerja sama dengan Association for Plant Breeding for the Benefit of Society (APBREBES) menggelar Lokakarya bertajuk “Perlindungan Varietas Tanaman, Hak Petani, dan Pengembangan Sektor Benih Indonesia” di Hotel Santika Gubeng, Surabaya, Selasa–Rabu (28–29/1/2026).
Lokakarya ini menghadirkan sejumlah pakar nasional dan internasional serta diikuti berbagai pemangku kepentingan di sektor pertanian dan perbenihan. Anggota DPR RI Ajbar Abdul Kadir hadir sebagai salah satu narasumber dalam sesi diskusi panel yang membahas tantangan dan peluang perlindungan varietas tanaman di tingkat nasional.
Dalam paparannya, Ajbar menekankan pentingnya kebijakan perlindungan varietas tanaman yang berimbang dan tidak mengabaikan hak-hak petani, khususnya petani skala kecil.
Ia juga menyinggung terkait perbandingan benih bantuan pemerintah dengan benih lokal yang dikembangkan oleh petani. Menurutnya, benih lokal justru menunjukkan daya tahan yang lebih kuat.
“Ada pengalaman yang saya pelajari, benih lokal ternyata jauh lebih kuat dibandingkan benih bantuan pemerintah. Yang benih bantuan pemerintah justru tidak bisa berbuah. Dan benih lokal tidak diserang hama. Ini menjadi pertanyaan sekaligus tantangan bagi kita,” kata politisi dari Sulawesi Barat ini dalamk eterangan tertulisnya, Kamis, 29 Januari 2026.
Ajbar menambahkan bahwa dari sisi waktu produksi, benih lokal tidak kalah dibandingkan benih komersial atau benih luar.
“Lama produksinya sama. Artinya, benih lokal sebenarnya tidak kalah. Ini peluang besar yang seharusnya kita dorong bersama,” lanjutnya.
Menurut Ajbar, anggapan bahwa benih lokal kalah bersaing dengan benih luar negeri perlu diluruskan melalui kebijakan yang berpihak pada pengembangan sumber daya genetik lokal.
“Benih lokal itu tidak kalah jauh dibanding benih luar. Karena itu, benih lokal juga butuh perhatian serius, baik dari sisi regulasi, penelitian, maupun pengembangannya di tingkat petani,” tegasnya.
Untuk diketahui, lokakarya ini bertujuan untuk meninjau dan menganalisis dampak hukum penerapan perlindungan varietas tanaman yang sejalan dengan UPOV 1991 di Indonesia, khususnya terhadap sistem pangan dan sistem benih yang dikelola petani skala kecil. Diskusi juga menyoroti implikasi perjanjian perdagangan bebas terhadap keberlanjutan sektor pertanian nasional.
Kegiatan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat mendorong pengembangan sektor benih Indonesia yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada petani.(*)
