Kisaran, – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mendorong seluruh Sekda kabupaten/kota di Jawa Barat untuk tampil sebagai motor penggerak pembangunan daerah, bukan sekadar menjalankan fungsi administratif birokrasi.
Pesan tersebut disampaikan Herman dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Jawa Barat di Ciwidey, Kabupaten Bandung, Rabu (12/8/2026).
Herman menegaskan, Sekda memiliki posisi strategis dalam menerjemahkan visi kepala daerah menjadi program kerja yang konkret dan terukur. Mengingat kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, setiap kebijakan yang dijalankan birokrasi harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Jangan hanya menjadi administrator. Kita harus menjadi bagian yang menggerakkan, mengoordinasikan, memonitor, dan memastikan hasil pembangunan dirasakan masyarakat,” ujar Herman.
Ia menambahkan, dinamika politik daerah adalah hal lumrah dalam demokrasi. Namun, dinamika tersebut harus diimbangi oleh kerja birokrasi yang profesional dan berorientasi hasil. Herman pun mengimbau para Sekda untuk mendampingi kepala daerah dalam memaksimalkan potensi daerah, mulai dari pendapatan, investasi, perdagangan, hingga efisiensi anggaran.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang kuat akan memperbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sekaligus memperluas kapasitas fiskal daerah. Ruang fiskal ini penting untuk membiayai sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik.
Guna mencapai hal itu, Herman meminta pemerintah daerah lebih agresif menarik investasi di sektor produktif. Investasi tidak boleh sekadar masuk, tetapi harus menciptakan lapangan kerja dan memberi nilai tambah bagi ekonomi lokal. Selain itu, potensi perdagangan dan ekspor Jawa Barat juga harus dioptimalkan.
Di akhir pengarahannya, Herman menekankan pentingnya sinergi antara Pemprov dan Pemkab/Pemkot. Forum Sekda diharapkan menjadi wadah berbagi praktik baik (best practices) serta merumuskan solusi atas berbagai tantangan pembangunan di Jawa Barat.
“Ukuran keberhasilan kita sederhana: masyarakat harus merasakan bahwa pemerintah hadir dan bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” pungkas Herman.(*)
