Kisaran, — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla menegaskan bahwa upaya Piagam Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak boleh hanya melibatkan negara-negara besar. Menurutnya, proses perdamaian harus melibatkan masyarakat lokal di wilayah konflik, khususnya warga Palestina dan Israel, sebagai pihak yang terdampak langsung.
Pernyataan tersebut disampaikan Jusuf Kalla kepada wartawan usai membuka Pelatihan Akustik Masjid bagi 109 Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) di Paragon Community Hub, Jakarta Selatan, Minggu (25/1/2026).
Jusuf Kalla menilai, niat perdamaian harus diawali dengan pemahaman yang mendalam terhadap akar persoalan di tingkat masyarakat. Ia menyebut, salah satu kelemahan dalam berbagai upaya perdamaian selama ini adalah minimnya keterlibatan warga setempat dalam proses penyelesaian konflik.
“Kalau ingin memperbaiki kampung orang, tentu orang kampung itu sendiri harus terlibat. Jangan sampai yang berdamai justru tidak melibatkan masyarakat yang terdampak langsung,” ujar Jusuf Kalla.
Ia menegaskan bahwa perdamaian tidak cukup jika hanya diinisiasi oleh elite politik atau negara-negara besar. Masyarakat lokal harus diberi ruang untuk berpartisipasi aktif, baik dalam proses rekonsiliasi maupun pembangunan kembali pascakonflik.
Terkait gagasan perdamaian yang disampaikan Donald Trump di Davos, Swiss, Jusuf Kalla menilai Indonesia perlu mendorong agar inisiatif tersebut tidak bersifat elitis. Keterlibatan masyarakat setempat dinilai menjadi kunci keberhasilan perdamaian jangka panjang.
“Indonesia perlu mendorong keterlibatan masyarakat lokal. Jangan hanya negara-negara besar yang menentukan, tetapi warga di wilayah konflik juga harus dilibatkan dalam membangun dan mendamaikan negaranya sendiri,” katanya.
Jusuf Kalla menegaskan, tanpa partisipasi masyarakat lokal, proses perdamaian akan sulit berjalan secara efektif dan berkelanjutan.(*)
