KISARAN.CO.ID, – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jawa Barat menerapkan teknologi rantai blok (blockchain) disektor publik. Teknologi rantai blok ini diyakini menjadi solusi dalam mengamankan data penting di Jabar.
Hal tersebut mengemuka dalam rakor Dinas Kominfo Kabupaten dan Kota serta pimpinan OPD Pemda Provinsi Jabar di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (7/8/2024). Rakor kali ini juga digelar berbeda yakni dalam bentuk Podcast bertajuk Podcast Juara Ngontek (Ngobrolin Teknologi).
Rakor menghadirkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar Ika Mardiah di sesi pertama, yang berbicara mengenai penerapan teknologi rantai blok (blockchain) dalam mengamankan data penting di Jabar.
“Rakor ini dilaksanakan dengan sesuatu yang baru agar tidak monoton dan ada interaksi aktif dari peserta,” ujar Ika Mardiah.
Ia menjelaskan, blockchain adalah teknologi yang digunakan untuk menyimpan data secara digital pada node yang berbeda. Teknologi ini bukan hal baru, sebab sudah pernah digunakan pada transaksi kripto.
“Ada banyak peluang untuk bisa memanfaatkan teknologi blockchain ini selain di sektor mata uang kripto (cryptocurrency), juga pada sektor publik,” tambah Ika.
Ika menambahkan, sektor publik di beberapa negara telah menerapkan teknologi blockchain. Sifatnya yang terdesentralisasi membuat teknologi ini tidak memiliki satupun otoritas dengan kendali penuh, melainkan terpecah ke setiap server yang sudah diinstal perangkat lunak atau software khusus.
Kondisi ini membuatnya memiliki backup data yang aman dan sulit untuk dibobol. “Menilik kejadian beberapa waktu lalu, terkait pembobolan pusat data nasional, teknologi ini bisa menjadi alternatif dan Jabar sudah mulai mengimplementasikannya,” ujar Ika.
Ia menjelaskan, penggunaan blockchain itu pada aplikasi yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jabar, yaitu e-Pensiun dan Sistem Informasi Aparatur Pemprov Jawa Barat (SIAp Jabar).
Implementasi ini merupakan langkah maju dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya.
Tahap selanjutnya akan dilakukan implementasi blockchain menyeluruh di seluruh fitur aplikasi kepegawaian.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk menghadirkan layanan publik yang aman, nyaman, dan terpercaya. Implementasi teknologi blockchain merupakan salah satu upaya kami untuk mewujudkan komitmen tersebut,” ujar Ika.
Diharapkan dengan penerapan teknologi blockchain, kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah akan semakin meningkat. Selain itu, blockchain juga dapat mendorong inovasi dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan.
“Kami di provinsi siap membantu kabupaten-kota jika ingin memanfaatkan blockchain ini,” tuturnya.(*)
