KISARAN.CO.ID, – Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin, (24/02/25) di Istana Kepresidenan Jakarta. Ia juga langsung mengumumkan Dewan pengawas dan Badan Pelaksana BPI melalui Kepres Nomor 30 Tahun 2025.
“Pada hari ini, hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, saya Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.” kata Prabowo Subianto.
Undang-Undang itu merupakan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara.
Peluncuran Danantara, mendapat apresiasi positif dari Ketua Umum Jaringan Pengusaha Nasional (JAPNAS) Kalimantan Selatan, H. Risdianto Haleng. Menurutnya program pemerintah Prabowo-Gobhran tersebut harus didukung penuh.
“Pembentukan BPI Danantara merupakan langkah strategis yang akan memperkuat perekonomian nasional,” kata Risdianto kepada Kisaran.co.id, Selasa, 25 Februari 2025.
CEO PT. Pentral Indonesia ini menambahkan, inisiatif pembentukan BPI Danantara akan membuka peluang investasi yang lebih luas khususnya di daerah seperti Kalimantan Selatan. Namun Risdianto tetap mengingatkan perlunya tata kelola yang baik di BPI Danantara.
“Ini adalah lembaga baru dengan invstasi sekira Rp 14 ribu triliun. Butuh tata kelola yang transparan dan profesional sehingga Danantara bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Risdianto.
Ia juga berharap BPI Danantara mengoptimalkan pengelolaan aset negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui investasi yang tepat sasaran di berbagai sektor strategis
Untuk diketahui, peluncuran BPI Danantara dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Boediono, dan Ma’ruf Amin. Turut hadir pula ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju (KIM), pimpinan MPR, pimpinan DPR, pengusaha, perwakilan BUMN, organisasi masyarakat agama, hingga perwakilan akademisi.
BPI Danantara, yang sering disebut sebagai Danantara Indonesia, dirancang untuk mengelola lebih dari $900 miliar aset negara dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8%. Lembaga ini akan beroperasi secara independen dari Indonesia Investment Authority yang sudah ada sebelumnya, dan akan mengawasi perusahaan-perusahaan BUMN utama seperti Bank Mandiri dan Pertamina.
Investasi awal sebesar $20 miliar akan diarahkan ke lebih dari 20 proyek di berbagai sektor, termasuk pengolahan logam, kecerdasan buatan, kilang minyak, energi terbarukan, dan produksi pangan.
Presiden Prabowo menegaskan komitmennya terhadap transparansi dalam pengelolaan dana. Ia terang-terangan menyatakan, Danantara dapat diaudit kapan saja oleh siapa pun
“Karena dimiliki oleh rakyat,” tegas Prabowo.(*)
