KISARAN. CO. ID, – Anggota DPR RI, Hj. Jumriah angkat bicara terkait kasus Marni, warga yang hidup berkekurangan di Desa Batetangnga, Kec. Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Politisi PDI Perjuangan ini mengaku prihatin dengan kondisi yang terjadi pada perempuan berumur 42 tahun tersebut.
“Saya terenyuh dan prihatin dengan kondisi beliau. Selayaknya, Ibu Marni berhak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah setempat,” kata Jumriah kepada kisaran.co.id, Jumat, 6 Juli 2024.
Anggota DPR dapil Sulawesi Barat ini juga mengapresiasi Ibu Menteri Sosial, Tri Rismaharini yang langsung ke Polewali Mandar dan bertemu langsung dengan Ibu Marni. Meski sempat viral karena “marah” di hadapan pendamping PKH Polman, namun Jumriah menegaskan, reaksi Ibu Mensos adalah bagian dari kepedulian dari pemerintah.
“Apresiasi yang sangat tinggi kepada Bu Mensos (Tri Rismaharini), yang terbang dari Jakarta ke Polman. Begitulah salah satu bentuk kehadiran pemerintah ke masyarakat yang layak mendapat perhatian,” tambah Jumriah.
Terkait reaksi Mensos, Jumriah cukup memahaminya. Apalagi, kasus Marni itu tidak dilaporkan oleh pendamping PKH ke Kemensos sehingga tidak mendapat bantuan. Ibu Mensos justru mendapat informasi tersebut setelah viral di media.
Di sisi lain, Jumriah yang duduk di Komisi VIII yang tak lain mitra langsung dengan Kemensos, melihat kasus Marni mengungkap adanya kejanggalan terkait distribusi data bantuan PKH. Ia melihat adanya masyarakat yang terlihat mampu justru mendapat bantuan. Sebaliknya Ibu Marni yang betul-betul butuh justru tak mendapat bantuan tersebut.
Hal itu bisa saja terjadi karena alasan kerabat atau kedekatan dari salah satu pihak. Sedangkan adanya masyarakat yang benar benar memerlukan bantuan tapi tidak mendapatkan bantuan diduga karena data masyarakat tersebut tidak terdaftar di DTKS ( Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) atau kuota yang sudah cukup.
Terkait kinerja para pendamping PKH di Polewali Mandar, Jumriah mendorong agar para lebih tanggap dan memerhatikan masyarakat yang ada di wilayah kerjanya. “Jika terjadi kasus seperti ibu Marni, harus segera di laporkan dan dikomunikasikan dengan dinas sosial. Biar pemerintah bisa bertindak lebih cepat,” tegas Jumriah.
Lebih jauh, ia berharap agar kasus Bu Marni di Polewali Mandar adalah kasus terakhir. Sehingga ke depan, ia mendorong perlunya pemerataan bantuan ke masyarakat dengan lebih mengedepankan layak atau tidaknya seseorang menerima. Ia juga berharap agar pemerintah melakukan pembaharuan data yang benar benar objektif di masyarakat.
“Nanti harus datang langsung ke masyarakat dan lakukan pendataan, bukan karena kedekatan dengan salah satu pihak,” pungkas Politisi berdarah Tande ini.
Seperti diketahui, Ibu Marni sebelumnya viral di media sosial karena tinggal di gubuk berukuran 2 x 2 meter. Digubuk tersebut, Ibu Marni ditemani tiga anaknya yang masih terbilang kecil. (*)
