KISARAN.CO.ID,- Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla menegaskan, jika pemerintah telah mengakui kepengurusan organisasi yang dipimpinnya. Pengakuan itu sekaligus mengakhiri polemik dualisme kepengurusan PMI yang mencuat jelang Munas ke XXII, awal Desember 2024.
“Saya sudah terima sendiri langsung dari menteri, surat pengakuan sah bahwa yang sah adalah PMI yang di sini. Jadi pemerintah sudah memutuskan,” kata JK usai pelantikan pengurus PMI di markas pusat PMI Jakarta, di jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat, (20/12/2024).
Dari pengakuan itu juga seakan menjadi pesan halus JK terhadap kepengurusan PMI versi Agung Laksono. “Yang mengatakan sah kan pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan tidak sah, ya bubar aja,” imbuh JK.
Namun demikian, JK tidak mempersoalkan jika kubu Agung Laksono berniat untuk mengurus persoalan kemanusiaan. Bahkan JK sangat terbuka dan siap menjalin hubungan kapan saja.
“Masih banyak urusan sosial. Kalau memang ingin atau berniat dalam sosial, maka silahkan, terbuka lebar. Kita bisa menjalin hubungan-hubungan sosial, dengan bekerja dibidang kebencanaan,” sebut JK lqgi.
Pada kesemparan sama, JK menyinggung kesiapan PMI terkait dengan peringatan BMKG tentang potensi cuaca ekstrim. Menurut JK, PMI di seluruh wilayah Indonesia sudah siap melakukan antisipasi setiap bencana.
“Sejak bulan lalu kami sudah instruksikan. Semua juga sudah disiapkan. Jika terjadi bencana banjir, solusinya seperti apa, sudah disiapkan,” pungkas Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 itu.
Sementara itu, dalam kepengurusan PMI Jusuf Kalla, terdapat nama-nama seperti Nanan Soekarna (Wakil Ketua Umum), AM Fachir (Sekjend), Suryani Motik (Bendahara Umum).
Kepengurusan JK juga diisi seperti Hamid Awaluddin, Linda Waseso, Asmawi Syam, Fachmi Idris, Suwandi Wiratno, Johny Darmawan, Rafiuddin Hamarung, Niniek Kun Naryatie, Sasongko Tedjo, Nuraini Bawazier, Josef Nae Soi, Andi Rukman Nurdin, Tri Bowo, Taupan anshar, CSP Wekadigumawan dan Jacobus Dwihartanto.(*)
