BANDUNG, – Peralihan musim mulai terlihat disejumlah wilayah di Jawa Barat. Hal itu ditandai dengan semakin seringnya turun hujan dari intensitas ringan hingga lebat.
Hal itu mendapat perhatian dari Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, bey Machmudin. Ia meminta 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat untuk meningkatkan kewaspadaan bencana menjelang musim hujan.
“Musim hujan sudah mulai turun secara sporadis di beberapa daerah di Jabar dan prediksi BMKG puncak musim akan terjadi Januari – Maret 2024,” kata Bey Machmudin saat memimpin apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi tingkat Provinsi Jawa Barat di Bale Rame Sabilulungan Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (8/11/23).
Ia menambahkan, banjir dan longsor merupakan menjadi bencana yang paling patut diwaspadai di tanah Pasundan. Berdasarkan data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana (PVMBG), terdapat 473 kecamatan dari 627 kecamatan di Jabar yang memiliki potensi gerakan tanah dari menengah hingga tinggi.
“Data dan fenomena ini harus kita sikapi dengan bijaksana dan waspada,” ujar Bey lagi.
Menurut Bey, langkah strategis yang dapat dilakukan pemda kabupaten dan kota yakni, pertama, memantau intensif kondisi masing-masing wilayah potensial sebagai sumber bencana dan atau terdampak bencana.
Kedua, menyampaikan informasi ancaman bencana yang dapat mudah dipahami publik. Ketiga, mempersiapkan dan mengecek seluruh sumber daya yang sewaktu-waktu harus dikerahkan dalam penanganan darurat bencana.
Keempat, persiapan jalur – jalur dan tempat evakuasi sampai ke tingkat desa dan kelurahan. “Serta serta pembuatan rencana kontinjensi dari tingkat kabupaten dan kota sampai ke tingkat desa dan kelurahan,” sebut Bey.
Bey mengatakan, keberhasilan penanggulangan bencana bergantung pada sistem penanggulangan bencana, sarana prasarana penunjang yang mumpuni, serta koordinasi yang baik antar-stakeholders dan masyarakat di wilayah rawan bencana.
Apel siaga diikuti kesatuan keamanan, instansi vertikal, perangkat daerah provinsi maupun kabupaten kota, serta PMI dan relawan bencana. Menurut Kepala BPBD Provinsi Jawa Barat Dani Ramdhan, para stakeholders dibagi delapan klaster.
Mulai dari klaster pencarian dan penyelamatan dengan koordinator Basarnas dibantu TNI/Polri, klaster pengungsian, klaster pendidikan (dinas pendidikan), klaster sarana prasarana (dinas PU dan BBWS), klaster logistik (dinas sosial, Bulog, BPBD), klaster keamanan (TNI/Polri, Satpol PP), klaster perlindungan (Damkar), serta klaster kesehatan dengan koordinator dinas kesehatan.(*)
